JAKARTA. Sejak 2010, tercatat utang luar negeri Indonesia pada pemerintahan SBY periode kedua sebesar Rp 1.803 triliun, dua tahun kemudian, 2012 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 1.937 triliun. Ironisnya utang tersebut digunakan untuk bermewah-mewahan. "Utang pemerintah pada zaman pemerintahan Megawati ke zaman pemerintah SBY mengalami kenaikan sebesar Rp 705 triliun. Posisi utang pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun pada 2003. Ini menjadi soal ketika utang tersebut tidak tepat penggunananya," ujar Sekertaris Nasional FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada JPNN, kemarin.
Uchok mengatakan, pengeleloaan utang oleh pemerintahan SBY amburadul dan sangat mengecewakan karena digunakan untuk bermewah-mewahan. "Dana digunakan untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara, seperti pembelian pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526 miliar. Ini kan jelas ironi," terangnya.
Menurut Uchok, Pembelian pesawat kepresidenan yang berasal dari utang bisa dilihat pada tahun 2011, pemerintah berutang sebesar Rp 92 miliar. Sedangkan pada tahun 2012, pemerintah berutang sebesar Rp 339 miliar. "Cara-cara berhutang seperti ini patut diawasi dan dikritisi. Mengingat bebanya pasti akan lebih berat diterima oleh negara ini," imbuhnya.
Selain itu, kata Uchok, anggaran PNPM Mandiri yang berasal utang mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik.
"Jika pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan untuk setiap satu orang penduduk, harus membayar atau mempunyai utang sebesar Rp7.478.764," tegasnya.
Utang tersebut, menurutnya, berpotensi dikorupsi. "Dari persoalan diatas, kami dari Seknas FITRA, Pukat Korupsi FH UGM, Komite Peyelidikan dan Pemberanatasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah pemerintah SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran utang," ujarnya.
Selain itu, kata Uchok, pihaknya juga meminta pemerintah SBY agar membatalkan pengadaan pesawat kepresidenan dengan konsep greenaircraft tersebut. Pembelian pesawat kepresidenan tersebut hanya menginjak-injak harga diri bangsa. Pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tapi hanya memperlihatkan bahwa pejabat kita hanya hedonisme saja.
"Kami juga meminta kepada DPR, khususnya komisi II agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang dana bersumber dari utang tersebut," pungkasnya. (dms/jpnn/agi)
Send Luar Negeri >
Washington,
Liputan 6.Com + Sekilas Info . RCTI.,
